Bukittinggi. Selasa, 07 Mei 2024- Fakultas Syariah UIN Bukittinggi melaksanakan Studium Generale yang bertema “ Perkembangan Hukum Internasional dan Lulusan Fakultas Syariah”, acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Syariah, Wakil-wakil Dekan, Guru Besar dan Dosen, serta para mahasiswa fakultas syariah. Acara Studium General ini dilaksanakan di Gedung Student Center UIN Bukittinggi pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB.
Dalam acara ini dipercayakan kepada Dr. H. Edi Rosman, M.Hum, sebagai Moderator acara, selanjutnya juga diundang menjadi Narasumber acara yakni Dr. H. Yasardin, S.H., M. Hum, beliau Menjabat Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI dan juga sebagai Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia.
Dok: Narasumber Studium Generale Dr. H. Yasardin, S.H., M. Hum
Antusias Para Peserta acara sangatlah tinggi, semua terlihat fokus mendengarkan apa yang disampaikan moderator maupun narasumber. Dalam materi yang disampaikan Dr. H. Yasardin, S.H menjelaskan negara kita adalah negara hukum, maka sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi hukum yang sudah ditetapkan di negara Indonesia ini. Beliau menyampaikan, “Martabat negara kita terlihat dari bagaimana kedudukan hukum dijunjung tingggi dalam kehidupan bernegara, maka diperlukannya aspek-aspek penunjang seperti, lembaga hukum yang kuat dan juga akademi hukum yang harus berevolusi kearah yang lebih baik,” ucap Yasardin
Dalam pemaparan materi nya, Yasardin juga memotivasi para masiswa syariah yang merupakan salah satu bagian dari akademi hukum yang ada di Indonesia. Beliau mengungkapkan, “ Para mahasiswa syariah harus lah memiliki wawasan dan literasi yang tinggi tentang hukum yang ada di Indonesia, mahasiswa syariah harus memiliki potensi yang baik dalam penerapan ilmu hukum, serta para mahasiswa juga harus memiliki percaya diri yang tinggi untuk memahami dan menerapkan ilmu hukum yang mereka pelajari di Perkuliahan, sehingga pada saat nya nanti setelah lulus dari fakultas syariah UIN Bukittinggi ini bisa bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dan posisi dalam Lembaga hukum yang ada di pemerintahan,” tutup yasardin. (*Humas UIN Bukittinggi/Yulifri Hadi)