Bukittinggi (Humas) _ Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI ) mengungkapkan sejumlah capaian program yang menjangkau jutaan masyarakat Indonesia selama 2 (dua) tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut mencakup perluasan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan gizi dan kesehatan siswa serta santri, hingga pemberdayaan ekonomi umat.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program tersebut merupakan kontribusi Kementerian Agama dalam mendukung empat Asta Cita yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemenag, yakni Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8.
“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Menag dalam Konferensi Pers Capaian Dua Tahun Asta Cita, Senin (19/10/2026).
Menurut Nasaruddin Umar, salah satu perhatian utama Kemenag adalah memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam bidang pendidikan, tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi.
Sepanjang 2025–2026, Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 5.216.294 siswa madrasah dan sekolah pendidikan Kristen, Katolik, serta Hindu dengan anggaran mencapai Rp4,07 triliun.
Sementara itu, melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kemenag menjangkau 289.255 mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan nilai bantuan Rp3,032 triliun.
Adapun Beasiswa Indonesia Bangkit hasil kerja sama Kemenag dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjangkau 3.659 penerima pada 2024–2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.
“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas Nasaruddin Umar .
Penguatan pendidikan keagamaan juga dilakukan melalui pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi umat Khonghucu.
Di bidang kesejahteraan pendidik, Kemenag menyalurkan tunjangan profesi kepada 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, serta Buddha pada 2025 dengan nilai Rp19,148 triliun.
Pada 2026, jumlah guru yang tercatat menerima tunjangan profesi meningkat menjadi 671.704 orang dengan alokasi anggaran Rp25,996 triliun.
Selain pendidikan dan kesejahteraan guru, perhatian Kemenag juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan generasi muda melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Program MBG tercatat telah menjangkau 6.335.217 siswa dan santri, sedangkan CKG menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan gizi dan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.
“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” kata Wamenag.
Ia menjelaskan, perluasan program MBG di lingkungan pesantren harus disertai pendataan santri yang akurat, distribusi yang tepat sasaran, serta kualitas makanan yang tetap terjaga.
Pesantren juga diharapkan terlibat lebih aktif dalam ekosistem MBG sehingga manfaat program tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi santri, tetapi turut menggerakkan pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat di sekitarnya.
“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” tegasnya.
Wamenag menambahkan, berbagai kebijakan dalam dua tahun terakhir memperlihatkan perhatian Presiden Prabowo terhadap kehidupan umat beragama. Perhatian tersebut, menurutnya, juga diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan penataan urusan keagamaan agar dapat ditangani secara lebih fokus.
Salah satu langkah yang disoroti adalah penguatan kelembagaan pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung tiga fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” ujar Wamenag.
Di bidang pemberdayaan ekonomi umat, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan bahwa pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tercatat mencapai Rp44,698 triliun, dengan 149,954 juta catatan penerima manfaat.
Aset wakaf uang juga mencapai Rp4,7 triliun dan telah menjangkau 750 ribu penerima manfaat, antara lain melalui beasiswa pendidikan dan inkubasi wakaf produktif.
“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Sekjen Kemenag.
Program pemberdayaan ekonomi umat turut dikembangkan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjangkau 2.141 penerima manfaat pada 2025–2026, serta pengembangan 25 Kota Wakaf.
Selain itu, Kemenag juga mendukung pengelolaan dana umat melalui berbagai lembaga keagamaan, yakni Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk umat Kristen, Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional untuk umat Hindu, serta Rp11 miliar melalui Dana Paramita untuk umat Buddha.
“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin berdaya untuk masa depan,” lanjutnya.
Dalam penguatan kerukunan umat beragama, Kemenag juga mencatat peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sebesar 76,77.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan mengapresiasi kiprah Kementerian Agama dalam mendorong agama menjadi kekuatan yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kontribusi tersebut terlihat dalam penguatan persatuan nasional, pembangunan integritas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi. Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional,” ujar Syahganda.
Ia juga mengapresiasi upaya Kemenag dalam menjadikan nilai-nilai agama sebagai kekuatan untuk membangun integritas dan membebaskan masyarakat dari budaya korupsi.
“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ungkapnya.
Menurut Syahganda, nilai-nilai agama dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi perilaku koruptif dan membangun kehidupan yang bersih.
Capaian ketiga yang disorot adalah kontribusi agama dalam pembangunan manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, termasuk pembelajaran jarak jauh dan beasiswa pendidikan.
“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” ujarnya.
Syahganda menegaskan, penyampaian capaian dua tahun Asta Cita merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus wujud keterbukaan informasi publik.
“Penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Ia mengatakan, pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi mengenai program dan hasil kerja kementerian serta lembaga karena pelaksanaannya menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat, termasuk pajak.
Selain memaparkan capaian, pemerintah juga mengharapkan masukan dari media mengenai keluhan masyarakat dan berbagai persoalan yang masih membutuhkan penanganan, termasuk dalam pelayanan Kementerian Agama.
“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” katanya.
Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Prof. Dr. Silfia Hanani, turut menyampaikan , pentingnya program-program Kementerian Agama dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan, beasiswa, kesejahteraan guru, serta pemenuhan gizi siswa dan santri merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
Ia menilai, capaian program Kemenag dalam dua tahun Asta Cita manfaatnya telah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Bagi perguruan tinggi keagamaan negeri, program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan berbagai beasiswa pendidikan memiliki arti penting dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas kehidupannya.
Prof. Silfia Hanani juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bidang keagamaan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran dan jumlah penerima program, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta tumbuhnya kemandirian dan kesejahteraan umat.
Karena itu, sinergi antara Kementerian Agama, perguruan tinggi keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terjalin selama ini telah baik, agar program-program Asta Cita dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas. (nz)