Bukittinggi (Humas) – Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur sipil negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menggelar Rapat Pembinaan ASN pada Selasa, 5 November 2025 di Auditorium Student Center. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh tenaga kependidikan dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro UAPK UIN Bukittinggi/ Eramli Jantan Abdullah, MM yang didampingi oleh Kabag Umum.
Dalam arahannya, Eramli menegaskan bahwa inspeksi mendadak (sidak) menjadi bagian penting dalam memonitor kedisiplinan pegawai sebagai wujud pembinaan internal. Ia menyoroti beberapa bentuk pelanggaran disiplin pegawai seperti absensi tanpa keterangan, keterlambatan masuk kerja, hingga perilaku amoral pegawai. Meski secara umum tingkat kedisiplinan jam masuk dan pulang kerja sudah baik, ia mengingatkan bahwa jam istirahat juga perlu diperhatikan sesuai regulasi, yakni pukul 12.00–13.00 WIB.
Jika ada keperluan di jam kerja, silakan izin kepada atasan langsung masing-masing. Jangan pergi tanpa kabar karena itu termasuk pelanggaran disiplin kerja, tegasnya di hadapan para ASN di lingkungan UIN Bukittinggi.
Selain disiplin waktu, peningkatan kapasitas (capacity building) dan kemampuan koordinasi juga menjadi sorotan. Menurut Kabiro, pegawai harus memahami pentingnya koordinasi berjenjang, dari kasubag, kabag, kabiro, wakil rektor hingga rektor sebagai pimpinan tertinggi. Ia mengingatkan bahwa tanda tangan atau paraf pimpinan memiliki konsekuensi hukum, sehingga proses administrasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian.
Ada contoh kasus di Riau, seorang pejabat diturunkan pangkatnya karena paraf yang tidak sesuai prosedur. Jangan sepelekan paraf atau dokumen administrasi. Ini bisa menjadi bukti hukum jika terjadi masalah, ujar Eramli, mengingatkan pentingnya tata kelola administrasi yang baik.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara OKPP dan Kabiro UAPK dalam mengamankan administrasi terkait kebijakan rektor, termasuk proses mutasi pegawai agar sesuai dengan regulasi kepegawaian. Ia juga mendorong transparansi informasi dalam urusan kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan agar tidak ada lagi keluhan atau asumsi negatif dalam proses tersebut.
Kabiro UAPK juga menyoroti kualitas layanan publik internal kampus, mulai dari layanan keuangan, kemahasiswaan, kehumasan, hingga perpustakaan. Ia menekankan bahwa realisasi anggaran harus menjadi perhatian semua pihak karena serapan anggaran yang rendah dapat berdampak pada evaluasi kinerja kampus oleh Kementerian Agama RI selaku atasan langsung PTKIN.
Menag RI sudah mengingatkan bahwa serapan anggaran harus optimal. Jika realisasi anggaran kita rendah, maka ini akan berdampak pada penilaian kinerja institusi. Mari kita jaga ini bersama, jelas Eramli.
Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ismed Sabar, S.Ag, beberapa ASN menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait pelaksanaan tugas serta kebijakan kepegawaian. Semua pertanyaan dijawab dengan lugas dan terbuka oleh Eramli Jantan Abdullah sebagai narasumber utama, menciptakan suasana diskusi yang konstruktif dan penuh semangat untuk membangun tata kelola kepegawaian yang lebih baik.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh ASN UIN Bukittinggi semakin memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama tim dalam menjalankan tugas, serta mampu menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam mendukung kemajuan institusi.
(*Tim Humas/ NZ)